Warga Simpang Tuan Gugat Bupati Tanjab Timur dan Kapolda Jambi, Persoalkan Dugaan Pabrik Sawit Berizin Cacat di Pengadilan

 

JAMBIEKSPOSE.ID | TANJUNG JABUNG TIMUR – Seorang warga Kelurahan Simpang Tuan, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Mirza Asari (30), resmi mengajukan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Senin (6/7/2026). Gugatan tersebut ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur, sejumlah pejabat daerah terkait, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jambi beserta jajarannya, serta PT Agrotema Mandiri Abadi.

 

Mirza, yang diketahui merupakan penerima bantuan sosial, juga mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena mengaku tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya perkara.

 

Dalam gugatan yang disusun dalam puluhan halaman itu, Mirza mendalilkan adanya dugaan pelanggaran dalam proses penerbitan perizinan pembangunan pabrik kelapa sawit milik PT Agrotema Mandiri Abadi. Menurutnya, fasilitas industri dengan kapasitas yang semestinya wajib dilengkapi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) justru memperoleh persetujuan lingkungan melalui dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).

 

Penggugat menilai penerbitan dokumen tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpotensi mengabaikan risiko pencemaran lingkungan, kerusakan sumber air, serta dampak sosial yang dapat dirasakan masyarakat di sekitar lokasi pabrik.

 

Selain itu, gugatan juga menguraikan dugaan tidak dipenuhinya kewajiban sosialisasi kepada masyarakat terdampak sebelum pembangunan dimulai. Dalam dokumen gugatan disebutkan aktivitas pembukaan lahan telah berlangsung sejak Agustus 2025, sementara sosialisasi kepada warga Kelurahan Simpang Tuan baru dilaksanakan pada Mei 2026 ketika pembangunan fisik pabrik telah berlangsung.

 

Penggugat juga menyebut sosialisasi yang sebelumnya dilaksanakan di Desa Sungai Toman tidak membahas secara khusus rencana pembangunan pabrik maupun potensi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan.

 

Dalam gugatannya, Mirza turut menyoroti kondisi infrastruktur yang disebut mengalami kerusakan akibat aktivitas kendaraan berat menuju lokasi pembangunan. Ia juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran keselamatan kerja di lokasi proyek serta kekhawatiran masyarakat terhadap potensi pencemaran lingkungan apabila pabrik mulai beroperasi.

 

Tak hanya perusahaan, gugatan tersebut juga mempersoalkan sikap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Penggugat menilai Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur diduga tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap pembangunan pabrik tersebut.

 

Sementara itu, terhadap Kapolda Jambi beserta jajarannya, gugatan mendalilkan adanya dugaan kelalaian dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana lingkungan yang telah disampaikan sejak April 2026. Hingga gugatan diajukan, penggugat mengaku belum memperoleh perkembangan penanganan perkara sebagaimana yang diharapkan.

 

“Saya tidak berjuang untuk diri sendiri. Saya berdiri di sini atas nama anak-anak yang masa depan lingkungannya dipertaruhkan dan atas nama warga yang selama ini merasa tidak didengar. Jika semua proses yang dilakukan sudah benar, mari kita buktikan melalui persidangan,” ujar Mirza usai mengajukan permohonan gugatan di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur.

 

Mirza berharap pengadilan dapat memeriksa legalitas seluruh proses perizinan pembangunan pabrik, menilai dugaan kelalaian para pihak yang digugat, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.

 

Hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Polda Jambi maupun PT Agrotema Mandiri Abadi terkait substansi gugatan tersebut.

 

Laporan: Tim Advokasi Warga Simpang Tuan

 

Sumber: Dokumen gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada 6 Juli 2026.

 

—

 

Disclaimer:

Berita ini disusun berdasarkan dokumen gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dan keterangan dari pihak penggugat. Seluruh dalil, tuduhan, dan dugaan yang dimuat masih merupakan materi gugatan yang akan diuji dalam proses persidangan. Para pihak yang disebutkan tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, bantahan, maupun tanggapan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan jurnalistik tetap dijunjung dalam pemberitaan ini.

Exit mobile version