JAMBIEKSPOSE.ID | JAKARTA — Publik di Jambi tengah dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan seorang oknum wakil dekan berinisial DK, diduga digerebek oleh istrinya bersama aparat kepolisian di sebuah kamar kos bersama seorang perempuan lain.
Video tersebut viral di media sosial dan memperlihatkan DK digiring keluar oleh petugas kepolisian, diiringi teriakan warga sekitar. Peristiwa ini sontak menjadi perbincangan luas dan dinilai mencoreng nama baik institusi pendidikan tempat yang bersangkutan berkarier.
Rektor Ambil Langkah Tegas
Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Kasful Anwar, menyatakan pihak kampus telah menonaktifkan DK dari jabatan tambahan sebagai wakil dekan.
Langkah ini diambil untuk menjaga objektivitas proses pemeriksaan serta memastikan kondusivitas lingkungan akademik.
“Penonaktifan ini sebagai bagian dari upaya menjaga objektivitas dalam proses pemeriksaan yang sedang berjalan,” ujar Kasful dalam keterangan tertulis.
Ia menegaskan, DK juga akan menjalani pemeriksaan etik guna memastikan kebenaran peristiwa serta status hukumnya. Jika terbukti melanggar aturan maupun kode etik, kampus akan menjatuhkan sanksi sesuai regulasi yang berlaku.
Selain itu, pihak kampus juga menghentikan sementara seluruh aktivitas DK yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk kegiatan mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, baik di dalam maupun luar kampus.
Istri Tempuh Jalur Hukum
Di sisi lain, istri sah DK berinisial SP telah menunjuk tim kuasa hukum untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jambi.
Dalam surat kuasa yang beredar, sebanyak delapan pengacara ditunjuk untuk mewakili SP dalam seluruh proses hukum, mulai dari penyusunan hingga pendaftaran gugatan perceraian.
Salah satu kuasa hukum, H. Dodi Sularso, menyatakan pihaknya siap memperjuangkan hak kliennya sesuai prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
“Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Kami berharap perkara ini dapat dibuka secara terang dan diproses seadil-adilnya, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Dodi.
Kuasa hukum lainnya, Romiyanto, menegaskan bahwa langkah gugatan cerai diambil sebagai respons atas situasi yang terjadi.
“Pihak istri mengambil langkah tegas untuk mengajukan gugatan cerai,” katanya, Sabtu (2/5/2026).
Kronologi Awal Terungkap
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kasus ini bermula dari kecurigaan SP terhadap perubahan sikap DK yang belakangan jarang pulang ke rumah. Kecurigaan tersebut kemudian berkembang menjadi dugaan adanya hubungan dengan perempuan lain, hingga berujung pada peristiwa penggerebekan.
Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan resmi terkait kebenaran dan kronologi lengkap peristiwa tersebut.
Potensi Jeratan Hukum
Dalam perspektif hukum, dugaan perzinaan sebelumnya diatur dalam Pasal 284 KUHP lama dengan ancaman pidana maksimal 9 bulan penjara.
Namun, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, ketentuan diperluas. Pasal 411 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dapat dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda kategori II.
Sementara itu, Pasal 412 ayat (1) mengatur mengenai kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dengan ancaman pidana maksimal 6 bulan penjara.
Selain itu, apabila terdapat unsur penelantaran anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga dapat diterapkan, dengan ancaman pidana hingga lima tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp100 juta.
Kasus ini masih berkembang dan menjadi sorotan publik, sembari menunggu hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang.
Sumber : terpantau.com
_Bang in_












