Jambi, 25 Maret 2025 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia resmi meluncurkan program percontohan Sistem Pajak Mikro-Adaptif (SiPAMA), sebuah sistem pemajakan berbasis algoritma kecerdasan buatan (AI) yang mampu menyesuaikan beban pajak secara real-time dengan kondisi ekonomi wajib pajak.
Program ini pertama kali diuji coba di tiga wilayah: Kabupaten Kulon Progo (DIY), Kota Sabang (Aceh), dan Kabupaten Mahakam Ulu (Kalimantan Timur). Ketiga daerah tersebut dipilih karena merepresentasikan kondisi ekonomi mikro yang sangat beragam — dari masyarakat nelayan, UMKM pertanian, hingga sektor pariwisata digital.
“SiPAMA memungkinkan penyesuaian tarif pajak yang lebih manusiawi dan adil, berdasarkan kemampuan bayar aktual, bukan hanya data statis SPT tahunan,” ujar Dr. Dwi Maharani, Kepala Pusat Inovasi Pajak Digital DJP.
SiPAMA terintegrasi dengan data perbankan, e-commerce, dan laporan keuangan digital UMKM yang sudah dikurasi oleh sistem OSS (Online Single Submission). Dengan model pembelajaran mesin, sistem ini menganalisis penghasilan harian hingga triwulan, lalu menyesuaikan tarif PPh Final atau PPN berdasarkan kemampuan finansial terkini wajib pajak.
Misalnya, jika pendapatan UMKM mengalami penurunan lebih dari 30% selama 2 bulan berturut-turut, maka tarif PPh Final akan diturunkan otomatis dari 0,5% menjadi 0,3%, disertai insentif penundaan pembayaran tanpa denda administrasi.
Beberapa pelaku usaha mikro di Kulon Progo menyambut baik inovasi ini. Sutarmi (47), penjual jamu tradisional, mengaku baru pertama kali merasa “diperhatikan” secara personal oleh sistem pajak.
“Biasanya saya takut buka data penghasilan. Sekarang malah disarankan bayar lebih ringan saat sepi pembeli. Kaget tapi lega,” katanya.
Sementara itu, pengamat pajak dari Universitas Negeri Semarang, Prof. Arif Wibowo, menilai langkah ini sebagai revolusi fiskal digital yang berani.
“Ini bisa jadi model global jika sukses. Tantangannya adalah jaminan keamanan data dan kepercayaan publik,” katanya.
Jika uji coba SiPAMA berjalan lancar selama enam bulan, DJP berencana memperluas sistem ini ke 34 provinsi dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan pemajakan berbasis responsivitas sosial-ekonomi real-time.
Program ini juga akan dikaji oleh World Bank dan IMF pada kuartal keempat 2025 sebagai bagian dari studi internasional tentang “Future of Taxation in the AI Era.”
Sari Tamba
