Sebuah Analisis Kritis yang Membongkar Kejanggalan Proses Mediasi: Kelalaian atau Upaya Sistematis Menghilangkan Jejak Pidana?
JAMBI, 28 JULI 2025 – Di saat publik mengira kasus tabrak lari oleh oknum PNS Bawaslu akan lenyap ditelan “surat damai”, sebuah fakta yang lebih mengejutkan justru terungkap dari dokumen perdamaian itu sendiri. Surat yang seharusnya menjadi akhir dari perkara, kini berpotensi menjadi awal dari skandal yang lebih besar, menyeret dugaan adanya kejanggalan serius dalam proses mediasi yang melibatkan aparat penegak hukum.
Dokumen “Surat Pernyataan Perdamaian” tertanggal 20 Juli 2025 itu, alih-alih menjadi bukti itikad baik, justru menjadi monumen keanehan hukum. Di dalamnya, secara sadar dan tertulis, dicantumkan bahwa kendaraan yang terlibat adalah Toyota Innova dengan plat nomor BH 1387 KE.
Ini bukan salah ketik. Ini adalah nomor plat palsu yang seharusnya menjadi barang bukti utama kejahatan pemalsuan, namun anehnya, justru “disahkan” dan diakui keberadaannya dalam sebuah surat perjanjian resmi yang bermeterai.
Fakta ini melahirkan serangkaian pertanyaan kritis yang menusuk langsung ke jantung proses penegakan hukum yang terjadi di Pos Lantas Simpang Pulai, tempat mediasi ini diduga kuat dilakukan.
- Apakah Polisi yang Menengahi Tahu Plat Itu Palsu? Ini adalah pertanyaan paling fundamental. Ada dua kemungkinan yang sama-sama mengerikan:
- Jika YA, mereka tahu: Mengapa mereka membiarkan sebuah bukti kejahatan (plat palsu) dicantumkan secara sah dalam surat perjanjian? Apakah ini bentuk pembiaran atau bahkan persetujuan agar identitas asli kendaraan tidak tercatat? Ini bisa mengarah pada dugaan turut serta membantu kejahatan atau minimal kelalaian berat dalam tugas.
- Jika TIDAK, mereka tidak tahu: Ini menunjukkan tingkat ketidakprofesionalan yang mengkhawatirkan. Bagaimana mungkin dalam penanganan kasus kecelakaan yang sudah viral, fakta paling dasar dan krusial—yaitu verifikasi keaslian plat nomor—tidak dilakukan oleh aparat? Apakah tidak ada pengecekan awal sama sekali?
- Mengapa Pelaku Begitu Percaya Diri Mencantumkan Plat Palsu? Sandria Septa Apritama, sang pelaku, dengan sadar menandatangani surat yang mencantumkan plat palsu tersebut. Ini bukanlah tindakan orang yang takut, melainkan tindakan orang yang merasa aman dan terlindungi. Kepercayaan dirinya untuk menggunakan data palsu dalam dokumen resmi menimbulkan spekulasi: apakah ia sudah mendapat jaminan bahwa detail ini tidak akan dipermasalahkan?
- Surat Damai yang Penuh Kebohongan Lain Kejanggalan plat palsu ini diperkuat oleh kebohongan lain dalam surat yang sama. Pelaku menuliskan pekerjaannya sebagai “Wiraswasta”, sebuah upaya nyata untuk menyembunyikan statusnya sebagai PNS Bawaslu. Ditambah lagi dengan klausul tidak adil yang memaksa korban menanggung sendiri biaya perbaikan kendaraannya.
Surat ini bukan lagi surat damai. Ini adalah dokumen yang dirancang untuk melindungi pelaku dengan segala cara, bahkan dengan mengorbankan kebenaran dan keadilan.
Ini Bukan Lagi Kasus Tabrak Lari, Ini Krisis Kepercayaan
Perdamaian antara pelaku dan korban laka lantas adalah satu hal. Namun, “diresmikannya” penggunaan plat palsu dalam sebuah dokumen hukum adalah hal lain yang jauh lebih serius. Ini adalah preseden berbahaya yang menunjukkan bahwa bukti kejahatan bisa dinegosiasikan.
Kasus ini telah bertransformasi. Dari tragedi di jalan raya, menjadi dugaan skandal di dalam ruang-ruang penegakan hukum. Publik kini tidak lagi hanya menuntut keadilan untuk korban, tetapi juga menuntut jawaban atas pertanyaan yang lebih besar: Sejauh mana sistem bisa dibengkokkan untuk melindungi seorang pelaku?
Polda Jambi kini memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak hanya mengusut pelaku, tetapi juga mengaudit dan memeriksa secara tuntas proses mediasi yang penuh kejanggalan ini. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Jambi akan runtuh berkeping-keping.
Narahubung: Kang Maman – Ruswandi Idrus
Telepon: 0816-3278-9500 / 0821-7124-2918
