Ribuan Hektar Hutan di Mendahara Ulu Dibabat Secara Ilegal, APH Dituding Tutup Mata

Jambi – Dugaan praktik perkebunan ilegal kembali mencuat di Jambi. Ribuan hektar lahan di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) disebut telah beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit tanpa izin.

Yang lebih mengejutkan, perkebunan itu diduga kuat berada dalam kawasan hutan negara, tetapi hingga kini aktivitas tersebut masih berlangsung tanpa tindakan hukum yang tegas.

Berdasarkan investigasi tim Harus.id, perkebunan ini dikendalikan oleh Ahin, seorang pengusaha yang beroperasi melalui PT Mitra Prima Giatabadi (MPG). Ia diduga telah membuka lahan sejak tahun 2005 dan hingga kini masih terus memperluas area perkebunannya.

Data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanjabtim memperkuat dugaan ilegalitas tersebut. Titik koordinat yang ditelusuri menunjukkan bahwa lahan yang digarap tidak memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB). Artinya, aktivitas di sana tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Lebih parahnya lagi, sebagian besar lahan yang dikuasai PT MPG masuk dalam kawasan hutan negara. Ini berarti, selain merugikan negara dari segi pendapatan, aktivitas ini juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem.

Bukan hanya merusak lingkungan, dugaan praktik ilegal ini juga berdampak langsung pada masyarakat setempat. Salah satu korban adalah Mat Talepong, seorang warga yang kehilangan lahannya akibat ekspansi perkebunan.

Mat Talepong dan ahli warisnya telah berusaha mencari keadilan melalui gugatan mediasi di Kantor Camat Mendahara Ulu. Namun, meskipun mereka memiliki bukti kepemilikan lahan, pihak PT MPG tetap bergeming. Bahkan, upaya hukum mereka seolah tak mendapat dukungan dari pejabat setempat.

Praktisi hukum muda dari Feradi DPC Tanjabtim, Mirza Azhari, menyoroti minimnya tindakan dari aparat penegak hukum terhadap kasus ini. Ia meminta KLHK, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung segera turun tangan untuk mengusut tuntas dugaan perambahan hutan dan penguasaan lahan secara ilegal ini.

“Saya minta Presiden Prabowo untuk memerintahkan aparatnya segera mengusut perambahan hutan dan kerusakan lingkungan di Jambi, terutama di perkebunan PT MPG,” tegas Mirza.

Ia juga mengungkapkan bahwa ada upaya terselubung dari Ahin untuk mengubah status lahan tersebut menjadi perhutanan sosial melalui kelompok tani di Desa Pematang Rahim. Namun, proposal tersebut sempat ditolak oleh pemerintah desa karena kejanggalan data. Dari sekian banyak nama yang diajukan, hanya empat orang yang benar-benar berasal dari desa tersebut—sisanya tidak diketahui asal-usulnya.

Hingga kini, belum ada tindakan nyata dari aparat penegak hukum. Pesan yang dikirimkan kepada Ahin pun tidak mendapatkan tanggapan. Keheningan ini semakin menimbulkan tanda tanya besar: apakah ada oknum yang ikut terlibat dalam skandal ini?

Jika kasus ini dibiarkan, bukan hanya lingkungan yang hancur, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum juga akan semakin runtuh. Kini, semua mata tertuju pada aparat hukum—akankah mereka bergerak atau terus bungkam?

Kang maman dan Andrew Sihite

Jurnalis Muda

0816.3278.9500

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *