Jambi, 30 Maret 2025 – Perkumpulan L.I.M.B.A.H. (Lembaga Inisiasi Membangun Bumi Agar Hijau) mengecam keras kerusakan parah pada infrastruktur jalan umum di daerah Ness 5, Jambi, yang ditimbulkan oleh proyek galian parit gajah PT Perkebunan Nusantara 4 (PTPN 4). Kerusakan ini tidak hanya mengganggu aksesibilitas dan keselamatan masyarakat, tetapi juga mengindikasikan ketidakpedulian PTPN 4 terhadap perlindungan lingkungan hidup.
Ketua Perkumpulan L.I.M.B.A.H., Andrew Sihite, menegaskan bahwa sebagai perusahaan BUMN, PTPN 4 memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin kesejahteraan masyarakat. “Proyek ini jelas menunjukkan kurangnya perencanaan matang dan minimnya upaya mitigasi. Akibatnya, ekosistem di sekitar jalan tergerus, keselamatan pengguna jalan terancam, dan hak masyarakat atas infrastruktur publik terabaikan,” tegas Andrew.
Dampak Ekolosgi dan Sosial yang Serius
- Erosi dan Degradasi Lahan
- Galian parit gajah yang tidak disertai perlindungan tebing (seperti turap atau bronjong) telah memicu erosi tanah. Hilangnya stabilitas lahan di tepi jalan mengakibatkan amblasnya pondasi jalan secara signifikan.
- Gangguan Tata Air
- Pengerukan parit yang tidak didukung kajian AMDAL/UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan) berpotensi mengubah aliran air secara drastis, meningkatkan risiko banjir di kawasan Ness 5 dan sekitarnya.
- Merugikan Masyarakat
- Kerusakan jalan umum menghambat kegiatan warga, termasuk transportasi hasil pertanian dan akses sekolah. Biaya perbaikan kendaraan yang rusak serta potensi kecelakaan menambah derita masyarakat terdampak.
“Penderitaan masyarakat ini tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menyangkut keselamatan jiwa. PTPN 4 seolah menutup mata terhadap kewajiban perlindungan lingkungan, dengan mengorbankan akses vital warga,” sambung Ruswandi Idrus, Sekretaris Perkumpulan L.I.M.B.A.H.
Pelanggaran Regulasi Lingkungan
Perkumpulan L.I.M.B.A.H menilai bahwa PTPN 4 berpotensi melanggar berbagai ketentuan hukum, di antaranya:
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Menegaskan pentingnya dokumen lingkungan seperti AMDAL/UKL-UPL untuk setiap kegiatan yang berdampak besar. Proyek parit gajah berskala besar seharusnya melalui kajian dampak lingkungan.
- UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Mengharuskan pihak yang menyebabkan kerusakan jalan untuk bertanggung jawab atas perbaikan. Kerusakan pada jalan umum Ness 5 merupakan bentuk nyata kelalaian perencanaan.
- Pasal 1365 KUH Perdata
- Tindakan merugikan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat mewajibkan pelaku usaha untuk membayar ganti rugi.
Tuntutan Perkumpulan L.I.M.B.A.H.
- Pemulihan Lingkungan Segera
- PTPN 4 harus menyusun rencana rehabilitasi lingkungan, termasuk penahan tebing dan rekayasa arus air agar erosi tidak meluas.
- Perbaikan dan Penguatan Jalan
- Menuntut PTPN 4 memperbaiki jalan secara menyeluruh dengan standar teknis yang memadai, sehingga masyarakat bisa beraktivitas aman dan nyaman.
- Kompensasi kepada Masyarakat
- Warga yang terdampak berhak menerima ganti rugi untuk kerugian materiil (kerusakan kendaraan, penurunan pendapatan) maupun potensi dampak kesehatan akibat kondisi infrastruktur buruk.
- Transparansi Dokumen AMDAL/UKL-UPL
- PTPN 4 wajib mempublikasikan dokumen perencanaan lingkungan (bila ada) atau mengakui jika dokumen tersebut belum tersedia. Semestinya, konsultasi publik dilakukan sebelum proyek dimulai.
- Pengawasan Independen
- Libatkan pemerintah daerah, LSM lingkungan, dan masyarakat sekitar dalam mengawasi proses perbaikan hingga selesai, guna memastikan kejadian serupa tidak terulang.
Langkah Hukum dan Desakan kepada Pemerintah
Perkumpulan L.I.M.B.A.H akan membawa kasus ini ke ranah hukum bila PTPN 4 tidak segera mengambil tindakan:
- Pelaporan ke Penegak Hukum
- Perkumpulan L.I.M.B.A.H. siap menyampaikan laporan dugaan kelalaian berat dan pelanggaran lingkungan kepada Kepolisian Daerah Jambi.
- Koordinasi dengan Kementerian dan Pemda
- Mendesak Kementerian BUMN untuk menegur PTPN 4 dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar melakukan investigasi lapangan dan memberikan sanksi tegas sesuai aturan.
- Publikasi Melalui Media Nasional
- Kasus ini akan dibawa ke media lebih luas untuk memancing perhatian publik, sehingga pihak PTPN 4 tidak dapat mengabaikan permasalahan ini.
Sebagai BUMN, PTPN 4 seharusnya menjadi contoh positif dalam melaksanakan proyek dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak adanya upaya mitigasi kerusakan lingkungan dan fasilitas publik menunjukkan kelalaian yang bertentangan dengan semangat Good Corporate Governance (GCG).
“Masyarakat dan lingkungan adalah aset yang wajib dilindungi, bukan dikorbankan. PTPN 4 harus membuktikan komitmennya dengan mengedepankan penanganan segera atas kerusakan yang telah ditimbulkan,” tutur Andrew Sihite.
Perkumpulan L.I.M.B.A.H. menegaskan bahwa membiarkan kerusakan jalan dan lingkungan di Ness 5 adalah bentuk ketidakadilan terhadap masyarakat dan pelanggaran atas hak mereka untuk hidup dalam ruang yang aman dan lestari. Kami menuntut PTPN 4 untuk bertanggung jawab penuh dan mengambil tindakan nyata demi memulihkan lingkungan dan hak-hak warga.
“Kami berdiri bersama masyarakat Ness 5 untuk menolak segala bentuk kelalaian korporasi yang mengancam lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat. Ke depannya, kami tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum jika PTPN 4 terus menghindar dari tanggung jawabnya,” tutup Ruswandi Idrus.
Kontak Media & Informasi:
Perkumpulan L.I.M.B.A.H
Jl. Bangau IV No. 07 rt.16 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan
Telp. 0816.3278.9500/0821.7124.2918












