Polda Jambi Ungkap 32 Kasus Tambang Emas Ilegal, 71 Tersangka dan 3,5 Kg Emas Disita

 

JAMBIEKSPOSE.ID | JAMBI — Kepolisian Daerah (Polda) Jambi mengungkap 32 kasus penambangan emas tanpa izin (PETI) sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 71 orang sebagai tersangka dan menyita barang bukti berupa emas seberat lebih dari 3,5 kilogram.

 

Pengungkapan itu disampaikan Kapolda Jambi Irjen Pol. Drs. Widodo, S.H., M.H., dalam konferensi pers di lobi utama Mapolda Jambi, Senin (26/10/2026). Penindakan dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi bersama jajaran.

 

Selain emas seberat 3.503,64 gram, polisi menyita 12 unit alat berat, satu unit kendaraan roda empat atau roda enam, serta uang tunai sebesar Rp108.123.000.

 

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Dirreskrimsus Polda Jambi, Dirreskrimum Polda Jambi, Kabid Humas Polda Jambi, dan Kabid Propam Polda Jambi.

 

Puluhan Kasus Masih dalam Proses Penyidikan

 

Kapolda Jambi menegaskan, pengungkapan puluhan kasus tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memberantas aktivitas pertambangan emas ilegal di Provinsi Jambi.

 

Menurutnya, penanganan perkara tidak berhenti pada penindakan dan penyitaan barang bukti. Penyidik masih melanjutkan proses hukum terhadap kasus-kasus yang telah diungkap dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan keadilan sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

“Polda Jambi bersama seluruh jajaran berkomitmen untuk terus melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Provinsi Jambi. Kami tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya mencegah dampak yang lebih luas terhadap lingkungan, kesehatan, keselamatan, serta kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat,” tegas Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi.

 

Aktivitas PETI dinilai tidak sekadar menjadi persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.

 

Dari sisi lingkungan, kegiatan pertambangan tanpa izin berpotensi merusak ekosistem, mengakibatkan kerusakan lahan dan erosi, serta mencemari sumber air akibat penggunaan bahan berbahaya, termasuk logam berat.

 

Dampak lainnya berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja dapat meningkatkan risiko kecelakaan, baik bagi para penambang maupun masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

 

PETI juga berpotensi memicu konflik antarwarga, mengganggu ketersediaan air bersih, dan memengaruhi perekonomian masyarakat setempat. Bahkan, apabila anak-anak dilibatkan dalam aktivitas pertambangan, kondisi tersebut dapat mengganggu hak mereka untuk memperoleh pendidikan.

 

Dari aspek keuangan negara, praktik pertambangan ilegal berpotensi menghilangkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

 

Aktivitas PETI Disorot Berpotensi Picu Konflik Sosial

 

Dalam konferensi pers tersebut, Kapolda Jambi turut menyoroti potensi konflik sosial yang dapat muncul di wilayah yang terdapat aktivitas PETI.

 

Salah satu peristiwa yang disampaikan adalah dugaan tindak pidana penganiayaan pada Jumat, 9 Oktober 2026, sekitar pukul 15.00 WIB, di RT 06, Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.

 

Peristiwa itu melibatkan korban berinisial MEZ dan terduga pelaku berinisial FA. Terduga pelaku telah diamankan di Polres Muaro Jambi untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

 

Kasus tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa persoalan di sekitar aktivitas pertambangan ilegal dapat bersinggungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat. Meski demikian, hubungan langsung antara aktivitas PETI dan peristiwa penganiayaan tersebut tetap perlu didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan kepolisian.

 

Masyarakat Diminta Melapor melalui Call Center 110

 

Polda Jambi mengajak masyarakat berperan aktif dalam mencegah dan memberantas aktivitas penambangan emas ilegal. Warga yang mengetahui adanya kegiatan PETI diminta segera melaporkannya kepada kepolisian.

 

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal. Apabila mengetahui adanya kegiatan PETI, masyarakat dapat melaporkannya melalui Call Center Polri 110 agar informasi tersebut dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas,” ujar Kapolda Jambi melalui Kabid Humas.

 

Polda Jambi memastikan penegakan hukum terhadap aktivitas PETI akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu mencegah kerusakan lingkungan, menekan potensi konflik sosial, serta menjaga keselamatan dan keberlangsungan kehidupan warga di Provinsi Jambi.

 

Dengan pengungkapan 32 kasus dan 71 tersangka sepanjang sepuluh bulan pada 2026, penanganan PETI di Jambi menjadi perhatian serius, tidak hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat luas.

 

_Redaksi Jambiekspose.id_

Exit mobile version