SUNGAI PENUH, 07.03.2026 – Sikap tertutup dan berbelit-belit Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh dalam menyerahkan dokumen publik hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait skandal Proyek SPAM, memicu reaksi keras. DPD Perkumpulan L.I.M.B.A.H menyatakan “perang terbuka” terhadap birokrasi yang dinilai sengaja menghambat transparansi tersebut.
Ketua DPD Perkumpulan L.I.M.B.A.H, Martias, menegaskan bahwa kesabaran timnya sudah habis. Setelah berminggu-minggu diperlakukan seperti bola pingpong—dilempar ke sana ke mari—hanya untuk meminta Salinan Resmi Notulen RDP tanggal 19 Februari 2026, pihaknya kini mencurigai ada skenario jahat di balik lambatnya proses administrasi tersebut.
“Kami sudah kenyang makan janji. Datang pagi disuruh sore, datang sore pejabatnya hilang. Ini bukan sekadar lambat, tapi kami menduga kuat ada unsur kesengajaan. Ada ketakutan luar biasa dari oknum tertentu jika notulen itu keluar apa adanya ke tangan kami,” ujar Martias dengan nada tinggi, Minggu (8/3).
Ada Apa dengan “Dana Cair 100%”?
Kecurigaan L.I.M.B.A.H bukan tanpa dasar. Dalam RDP yang digelar pertengahan Februari lalu, terungkap fakta persidangan yang sangat krusial: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR mengakui secara lisan bahwa Dana Proyek SPAM Desa Simpang Tiga Rawang senilai hampir Rp 4 Miliar telah dicairkan 100%.
Pengakuan ini menjadi “bom waktu” karena fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya item pekerjaan yang diduga mangkrak dan sambungan rumah yang fiktif (“Meteran Gaib”).
“Logikanya sederhana. Jika notulen itu keluar, maka itu menjadi bukti hukum otentik bahwa PUPR mengaku sudah bayar lunas barang yang tidak ada. Itu pidana korupsi mutlak. Makanya, kami curiga notulen ini ditahan-tahan, atau jangan-jangan sedang ‘diedit’ untuk menghilangkan poin pengakuan tersebut?” sindir Martias tajam.
Siapkan “Kejutan Hukum” Senin Besok
Menanggapi kebuntuan ini, L.I.M.B.A.H memastikan tidak akan lagi melakukan pendekatan persuasif. Martias memberi sinyal keras bahwa hari Senin (9/3) besok akan menjadi hari yang menentukan bagi nasib pejabat Sekretariat DPRD yang bertanggung jawab atas dokumen tersebut.
“Besok pagi (Senin), kami tidak akan datang untuk memohon. Kami akan antarkan ‘Kejutan Hukum’. Sebuah surat peringatan terakhir yang memiliki konsekuensi pidana serius,” tegasnya.
Tanpa merinci isi surat tersebut, Martias mengisyaratkan bahwa tindakan menahan dokumen publik yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalang-halangi penyidikan (Obstruction of Justice).
“Bagi pejabat yang merasa sedang menyembunyikan notulen demi melindungi ‘bos’ atau oknum kontraktor, kami ingatkan: Jangan korbankan NIP dan jabatan Anda. Senin besok, bola panas itu resmi kami lempar ke meja Anda. Silakan pilih: Buka data atau berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum,” pungkas Martias.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh belum memberikan konfirmasi terkait alasan belum terbitnya notulen resmi RDP tersebut.
Penulis : Andrew Sihite – Budi Harto – Kang Maman (0816.3278.9500)
DISCLAIMER & SANGGAHAN HUKUM (LEGAL NOTICE)
- ASAS PRADUGA TAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) Seluruh narasi dalam pemberitaan ini yang menggunakan kata-kata seperti “Dugaan”, “Indikasi”, “Disinyalir”, atau “Berpotensi”, adalah bentuk penerapan Asas Praduga Tak Bersalah sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik dan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemberitaan ini tidak bermaksud menghakimi atau menuduh secara sepihak sebelum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht), melainkan sebagai bentuk fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintahan.
- HAK JAWAB & HAK KOREKSI Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR, maupun pihak lain yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini, untuk memberikan Hak Jawab atau Klarifikasi resmi. Hak Jawab dapat disampaikan kepada redaksi sesuai dengan mekanisme yang berlaku demi keberimbangan berita (Cover Both Sides).
- TANGGUNG JAWAB SUMBER (SOURCE RESPONSIBILITY) Segala kutipan langsung, pernyataan sikap, dan ancaman langkah hukum yang termuat dalam berita ini adalah sepenuhnya tanggung jawab narasumber, yakni DPD Perkumpulan L.I.M.B.A.H, dan bukan merupakan opini pribadi redaksi. Redaksi hanya menjalankan fungsi penyebarluasan informasi publik yang bernilai berita (newsworthy) terkait transparansi pengelolaan anggaran negara dan pelayanan publik.
- KONTEKS PENGAWASAN PUBLIK Pemberitaan ini diterbitkan dalam konteks Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008) dan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PP No. 43 Tahun 2018). Upaya mempertanyakan keberadaan dokumen Notulen Rapat Dengar Pendapat (RDP) adalah hak publik yang dilindungi undang-undang demi mencegah terjadinya kerugian negara.
