JAMBIEKSPOSE.ID | JAMBI — Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) angkat bicara menanggapi wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi yang mengusulkan agar pemilik barcode Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi wajib melunasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) setiap tahunnya.
LPKNI menilai, meski niat Pemprov Jambi baik untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kepatuhan pajak, mengunci akses BBM subsidi berdasarkan status pajak kendaraan berpotensi menabrak aturan hukum dan masuk kategori tindakan melampaui kewenangan (ultra vires).
Menabrak Hirarki Aturan dan Wewenang Pusat
LPKNI menegaskan bahwa kebijakan dan kriteria penerima BBM bersubsidi (Solar dan Pertalite) sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014. Pemprov Jambi dianggap tidak memiliki wewenang secara sepihak menambahkan batasan atau syarat baru di luar Perpres tersebut.
”Jika Pemprov memaksakan aturan ini melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub) tanpa adanya revisi regulasi di tingkat pusat, maka aturan daerah tersebut berpotensi batal demi hukum (void ab initio) karena bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” tegas perwakilan LPKNI.
Potensi Maladministrasi dan Pelanggaran Hak Konsumen
Selain masalah hirarki hukum, LPKNI menyoroti aspek pelayanan publik dan perlindungan konsumen. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BBM subsidi adalah barang publik yang difungsikan untuk menjaga daya beli masyarakat. Mengaitkan subsidi pusat sebagai instrumen pemaksa (coercive tool) untuk menagih pajak daerah dinilai tidak proporsional dan berpotensi memicu maladministrasi.
Dari kacamata UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masyarakat yang memenuhi kriteria dasar penerima subsidi berhak mendapatkan barang tersebut tanpa adanya restriksi diskriminatif tambahan yang tidak memiliki payung hukum sah dari BPH Migas atau Kementerian ESDM.
Solusi dan Jalur Hukum yang Tepat
LPKNI mengingatkan bahwa wacana ini tidak bisa dieksekusi secara instan di lapangan tanpa payung hukum pusat yang sah. Berikut peta mekanisme hukum yang disoroti:
Penerbitan Pergub/Perda Tanpa Revisi Aturan Pusat: Berpotensi melanggar hukum dan rentan digugat ke Mahkamah Agung atau dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
Mendorong Revisi Perpres/Kepmen ESDM: Langkah yang sesuai prosedur jika daerah ingin mengusulkan kepatuhan pajak sebagai kriteria baru penerima subsidi di tingkat nasional.
Integrasi Data (Data Sharing): Langkah legal yang bisa dilakukan saat ini antara BPH Migas dan Bapenda untuk edukasi penagihan pajak, tanpa memblokir langsung hak subsidi konsumen secara sepihak.
LPKNI mengimbau Pemprov Jambi untuk tetap menempuh jalur koordinasi dan harmonisasi aturan ke Pemerintah Pusat ketimbang memaksakan pembatasan barcode di lapangan yang justru berisiko merugikan masyarakat luas.
_Redaksi Jambiekspose.id_
