Lentera Hijau Project Kembali Bergulir, L.I.M.B.A.H Desak Polda Jambi Menjawab Empat Persoalan yang Dinilai Menguji Integritas Penegakan Hukum

 

JAMBIEKSPOSE.ID | JAMBI — Panggung aspirasi kembali terbuka di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jambi, Selasa, 21 Juli 2026. Perkumpulan Lembaga Inisiasi Membangun Bumi Agar Hijau (L.I.M.B.A.H.) Provinsi Jambi menggelar aksi damai bertajuk “Lentera Hijau Project”, sebuah gerakan yang mereka sebut sebagai upaya mengawal transparansi penegakan hukum melalui penyampaian pendapat di muka umum.

Tidak sekadar menggelar unjuk rasa, organisasi tersebut mengemas aksinya dalam format orasi ilmiah, mimbar bebas, dan podcast jalanan, dengan membawa lima perkara yang menurut mereka merefleksikan tantangan terhadap akuntabilitas penegakan hukum di Provinsi Jambi.

Sepanjang jalannya aksi, orasi disampaikan secara bergantian oleh sejumlah orator L.I.M.B.A.H. Masing-masing menyampaikan pandangan organisasi terhadap isu-isu yang diangkat serta menyerukan pentingnya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Bagi L.I.M.B.A.H., keempat perkara tersebut bukan sekadar rangkaian kasus yang berdiri sendiri, melainkan persoalan yang mereka nilai layak mendapat perhatian karena menyangkut kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.

“Aksi ini bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan mendorong agar setiap perkara ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai hukum yang berlaku,” ujar Habib Ahmad Syukri Baragbah.

Dalam aksi Lentera Hijau Project, L.I.M.B.A.H. menyampaikan empat pokok tuntutan.

Pertama, organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan persoalan administrasi dan perizinan pembangunan pabrik kelapa sawit PT Agrotama Mandiri Abadi (AMA). Menurut mereka, apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, proses penegakan hukum perlu dilakukan secara terbuka dan profesional. Dugaan tersebut merupakan pandangan penyelenggara aksi dan belum ditetapkan melalui putusan pengadilan.

Kedua, mereka menyoroti penanganan perkara Hasto Pratikno yang menurut penyelenggara mengalami keterlambatan dalam proses penyidikan. L.I.M.B.A.H. meminta evaluasi terhadap mekanisme penanganan perkara serta pemeriksaan etik apabila ditemukan pelanggaran prosedur. Klaim tersebut merupakan pendapat penyelenggara aksi.

Ketiga, L.I.M.B.A.H. mengangkat perkara pembunuhan sopir Maxim, Risdianto. Mereka meminta penjelasan mengenai proses pelimpahan Tahap II serta kejelasan terkait barang bukti yang menurut mereka masih memerlukan transparansi dalam penanganannya.

Keempat, organisasi tersebut menyoroti penanganan perkara narkotika seberat 58 kilogram. Dalam tuntutannya, mereka meminta evaluasi terhadap sistem pengamanan tahanan, peningkatan transparansi proses penanganan perkara, dan audit apabila ditemukan dugaan kelalaian.

Berbeda dari aksi yang bernuansa konfrontatif, Lentera Hijau Project diklaim sebagai gerakan pengawasan masyarakat terhadap jalannya penegakan hukum. L.I.M.B.A.H. menegaskan bahwa tuntutan yang mereka sampaikan merupakan bentuk partisipasi publik dalam negara hukum sebagaimana dijamin oleh konstitusi.

Organisasi tersebut menyatakan tidak bermaksud menggantikan proses hukum ataupun menarik kesimpulan mengenai pihak-pihak yang disebut dalam berbagai perkara. Mereka menilai seluruh dugaan harus diuji melalui mekanisme penyelidikan, penyidikan, maupun proses peradilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan aksi tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari institusi maupun pihak-pihak yang menjadi objek tuntutan terkait substansi yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Menjelang berakhirnya aksi, perwakilan L.I.M.B.A.H. juga menyampaikan bahwa organisasi tersebut berencana melayangkan mosi tidak percaya kepada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri). Menurut pernyataan organisasi, mosi tersebut akan memuat permintaan agar Kapolda Jambi dicopot dari jabatannya, karena mereka menilai terdapat sejumlah persoalan penegakan hukum di wilayah Polda Jambi yang perlu menjadi perhatian pimpinan Polri. Pernyataan tersebut merupakan sikap resmi organisasi dalam aksi dan belum memperoleh tanggapan resmi dari Mabes Polri maupun Polda Jambi.

Dengan membawa empat isu yang berbeda namun beririsan pada tema transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum, aksi Lentera Hijau Project menjadi ruang penyampaian aspirasi publik yang menguji respons institusi terhadap kritik masyarakat. Pada akhirnya, setiap dugaan yang disampaikan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang independen, adil, dan menghormati asas praduga tak bersalah.

_Redaksi Jambiekspose.id

 

DISCLAIMER

Berita ini disusun berdasarkan fakta adanya kegiatan penyampaian pendapat di muka umum oleh Perkumpulan L.I.M.B.A.H. Provinsi Jambi pada 21 Juli 2026 serta pernyataan para narasumber. Seluruh dugaan, kritik, tuntutan, termasuk rencana penyampaian mosi tidak percaya kepada Mabes Polri, merupakan pernyataan pihak penyelenggara aksi dan belum merupakan fakta hukum yang telah terbukti. Setiap pihak yang disebut tetap dilindungi asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

KEBIJAKAN REDAKSI

Media ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan peraturan Dewan Pers. Pemberitaan ini bertujuan memberikan informasi kepada publik, bukan untuk menghakimi atau memvonis pihak mana pun. Redaksi membuka ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi serta akan memperbarui pemberitaan sesuai perkembangan fakta, tanggapan para pihak, dan proses hukum yang berlaku.

Exit mobile version