KCBN Muaro Jambi Dibawa ke UNESCO, Pemerintah Didesak Berani Menertibkan Stockpile Batu Bara

JAMBITIMES.ID | JAMBI — Upaya menyelamatkan Kawasan Cagar Budaya Nasional (KCBN) Muaro Jambi memasuki babak baru. Persoalan perlindungan kawasan bersejarah seluas 3.981 hektare itu kini telah dibawa ke tingkat internasional setelah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) melayangkan surat kepada UNESCO di Paris, Prancis, pada 1 Desember 2025.

Surat tersebut menyoroti dugaan persoalan zonasi serta keberadaan aktivitas industri, terutama stockpile batu bara, di dalam dan sekitar kawasan penyangga KCBN Muaro Jambi.

Ketua Umum LPKNI Kurniadi Hidayat mengatakan langkah itu ditempuh setelah berbagai desakan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat dinilai belum menghasilkan perubahan berarti.

“Pemberitaan terkait cagar budaya yang ada di Muaro Jambi seluas 3.981 hektare ini sudah beberapa kali disuarakan oleh LSM maupun mahasiswa, bahkan tokoh nasional sudah turun langsung ke lapangan. Namun, hasilnya tidak ada yang bergeming,” kata Kurniadi.

Menurut dia, pengaduan kepada UNESCO merupakan upaya untuk memperluas perhatian terhadap persoalan yang dinilai telah berlarut-larut.

“Terakhir, kami dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia menyurati UNESCO dengan dua bahasa, meminta UNESCO untuk menindaklanjuti masalah ini, karena ini sudah masuk dalam wilayah internasional,” ujar Kurniadi.

Ia mengklaim langkah tersebut turut mendorong meningkatnya perhatian pemerintah terhadap keberadaan aktivitas industri di sekitar kawasan cagar budaya.

“Dengan adanya surat LPKNI ke UNESCO, maka kelabakan lah Indonesia, khususnya Kementerian Kebudayaan karena itu wilayah mereka. Bahkan Gubernur Jambi pun kini bersedia untuk memindahkan stockpile yang ada,” kata dia.

Dari Muaro Jambi ke Istana

Persoalan KCBN Muaro Jambi juga disebut telah mendapat perhatian pemerintah pusat hingga tingkat Istana Negara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan atensi terhadap perlindungan kawasan dan mendorong pengawalan yang lebih ketat atas kelestarian situs bersejarah tersebut.

Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan Fadli Zon kemudian bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendorong penataan kawasan. Salah satu persoalan yang mengemuka adalah aktivitas stockpile batu bara yang berada di sekitar kawasan cagar budaya.

Dengan demikian, persoalan Muaro Jambi tidak lagi berhenti sebagai polemik antara kepentingan pelestarian dan aktivitas ekonomi di tingkat daerah. Ia telah bersinggungan dengan kebijakan tata ruang, pengelolaan aset negara, aktivitas industri, serta kewajiban pemerintah dalam melindungi warisan budaya.

Keseriusan pemerintah pusat juga terlihat dari keterlibatan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kanwil Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung bersama KPKNL Jambi.

DPR RI turut memberi perhatian. Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap aset-aset negara yang berkaitan dengan kawasan Candi Muaro Jambi tengah dilakukan untuk memastikan status, pengelolaan, serta pemanfaatan aset di kawasan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Izin Lama Perlu Diuji

Di sisi lain, berbagai izin daerah yang pernah diterbitkan di kawasan tersebut perlu diuji kembali. Pertanyaannya bukan sekadar apakah izin itu pernah dikeluarkan, melainkan apakah penerbitannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan cagar budaya dan tata ruang.

Di sinilah persoalan Muaro Jambi menjadi lebih kompleks.

Kawasan ini bukan sekadar hamparan situs purbakala. Kompleks percandian berbahan bata tersebut merupakan salah satu jejak penting peradaban masa lalu di Asia Tenggara dan bagian dari warisan sejarah yang melekat pada identitas Indonesia.

Karena itu, perdebatan mengenai stockpile batu bara sesungguhnya hanya salah satu bagian dari persoalan yang lebih besar: bagaimana negara menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kewajiban melindungi warisan budaya.

Industri dapat dipindahkan. Stockpile dapat direlokasi. Investasi dapat diarahkan ke tempat lain.

Namun, kerusakan terhadap tinggalan sejarah tidak selalu bisa dipulihkan.

Kini, pemerintah dituntut tidak berhenti pada pernyataan dan koordinasi antarinstansi. Setelah persoalan KCBN Muaro Jambi memperoleh perhatian hingga tingkat internasional, publik menunggu langkah konkret: penataan kawasan, kepastian status aset, evaluasi perizinan, serta keputusan yang transparan mengenai aktivitas industri di sekitar situs.

Sebab, pada akhirnya, penyelamatan Muaro Jambi bukan hanya soal memindahkan stockpile batu bara.

Ini adalah ujian bagi negara: apakah warisan sejarah yang tidak mungkin dibuat ulang akan benar-benar ditempatkan sebagai kepentingan publik jangka panjang, atau kembali kalah oleh kepentingan ekonomi yang bisa dipindahkan.

_Redaksi Jambiekspose.id_

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *