Gubernur Al Haris Dorong Legalitas Sumur Minyak Rakyat di Jambi Lewat Regulasi Baru dan Keterlibatan UMKM

Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Pemerintah Provinsi Jambi bergerak cepat menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 dengan melakukan pendataan dan inventarisasi sumur minyak rakyat yang tersebar di wilayah Jambi. Langkah ini sebagai upaya konkret dalam melegalisasi aktivitas pengeboran minyak oleh masyarakat yang selama ini beroperasi secara ilegal.

Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., memimpin langsung rapat koordinasi strategis yang digelar di VIP Room Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Senin (07/07/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Danrem 042/Gapu Brigjen TNI Heri Purwanto, Kepala Roops Polda Jambi Kombes Pol M. Edi Faryadi, perwakilan Pertamina dan SKK Migas, serta perwakilan dari tiga kabupaten penghasil minyak, yakni Muaro Jambi, Batang Hari, dan Sarolangun.

“Kami menyambut baik terbitnya Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendata dan menginventarisasi seluruh sumur minyak, khususnya yang berada di luar wilayah kerja K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama). Ini penting untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi masyarakat, sekaligus mengatasi dampak lingkungan dan risiko kecelakaan dari aktivitas ilegal,” ujar Gubernur Al Haris.

15 Ribu Sumur, 5.600 di Antaranya Ilegal

Dalam paparannya, Gubernur mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 15 ribu sumur minyak rakyat di Provinsi Jambi, dan sekitar 5.600 di antaranya teridentifikasi sebagai sumur ilegal. Lokasi sumur-sumur tersebut tersebar di tiga kabupaten utama:

  • Kabupaten Batang Hari: Desa Pompa Air, Desa Bungku, Desa Jebak, Desa Bulian Baru, Tahura, dan WKP PT. Pertamina EP.
  • Kabupaten Muaro Jambi: Unit 7 hingga Unit 21 di Bahar Selatan, termasuk Desa Bukit Subur, Adipura Kencana, dan Trijaya.
  • Kabupaten Sarolangun: KM 51 Areal Konsesi PT AAS dan Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh.

Legalitas Melalui BUMD, Koperasi, dan UMKM

Sebagai bentuk implementasi regulasi baru tersebut, Gubernur Al Haris menekankan pentingnya pembentukan lembaga pengelola resmi di tingkat daerah, seperti BUMD, koperasi, dan UMKM.

“Kami akan menunjuk maksimal tiga pengelola untuk setiap kabupaten/kota: satu BUMD, satu koperasi, dan satu UMKM. Penanganan awal ini dirancang untuk jangka waktu empat tahun, agar seluruh proses legalisasi dan pengelolaan bisa berjalan bertahap,” jelasnya.

Pemerintah kabupaten/kota diminta segera melakukan pendataan dan menyampaikan hasil inventarisasi ke Dinas ESDM Provinsi Jambi paling lambat 14 Juli 2025. Data ini akan menjadi dasar untuk menentukan strategi pengelolaan dan pemberian izin selanjutnya.

Dukung Produksi Nasional dan Jaga Lingkungan

Langkah ini bukan hanya soal legalitas semata, tetapi juga bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan produksi energi dalam negeri dan menjaga keselamatan serta kelestarian lingkungan.

“Dengan pengelolaan yang tertib dan resmi, kita dapat memanfaatkan potensi besar energi rakyat sambil melindungi lingkungan dari pencemaran dan bahaya kebakaran akibat eksploitasi tanpa standar,” pungkas Gubernur Al Haris.

Langkah cepat Pemprov Jambi dalam merespons regulasi energi nasional menunjukkan komitmen serius terhadap penataan sumber daya alam yang berkelanjutan dan inklusif.

 

Kang Maman dan Andrew Sihite

Jurnalis Muda

0816.3278.9500

Exit mobile version