JAMBIEKSPOSE.ID | JAMBI — Organisasi masyarakat Elang Tiga Hambalang (ETH) Provinsi Jambi mendampingi warga melaporkan tujuh oknum anggota Polsek Maro Sebo ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jambi. Laporan itu diajukan pada Kamis, 4 Juni 2026, terkait dugaan pelanggaran prosedur dan kode etik dalam penanganan perkara pencurian buah kelapa sawit.
Kuasa hukum ETH Jambi dari LBH Advokat, MF Mubarak, mengatakan laporan tersebut ditujukan terhadap sejumlah personel kepolisian yang diduga terlibat dalam proses penanganan perkara yang dinilai tidak profesional. Mereka adalah Iptu J, Iptu I, Ipda L, Bripka L, Bripka F, Brigadir H, dan Briptu T.
Menurut Mubarak, pihaknya meminta Kapolda Jambi segera menindaklanjuti laporan tersebut secara transparan dan objektif. ETH Jambi, kata dia, juga telah menyampaikan pengaduan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri serta Propam Polda Jambi.
“Kami berharap ada langkah cepat dan serius dari Polda Jambi. Jika penanganannya lambat atau tidak jelas, kami akan berkoordinasi dengan pengurus pusat ETH untuk membawa persoalan ini ke Mabes Polri,” kata Mubarak kepada wartawan.
Kasus yang dipersoalkan bermula dari penahanan tiga warga yang dituduh mencuri buah kelapa sawit. Namun, ETH menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang dilakukan aparat.
Salah satu poin yang dipersoalkan adalah lokasi kejadian yang disebut-sebut bukan berada di area Hak Guna Usaha (HGU) milik PT BSS, perusahaan yang melaporkan dugaan pencurian tersebut.
Selain itu, Mubarak menyoroti proses hukum yang berlangsung sangat cepat. Menurut dia, penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan terhadap ketiga warga dilakukan dalam hari yang sama.
“Proses yang berlangsung begitu cepat menimbulkan pertanyaan. Kami menduga ada unsur pemaksaan dalam penanganan perkara ini sehingga muncul dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat,” ujarnya.
Sekretaris ETH Jambi, Rikson Tambunan, menilai kasus tersebut menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
“Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jika memang ada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan, harus ditindak secara tegas. Kami akan terus mendampingi masyarakat hingga persoalan ini mendapatkan kejelasan hukum,” kata Rikson.
ETH Jambi menyatakan akan terus mengawal proses penanganan laporan tersebut melalui jalur hukum dan mekanisme pengawasan internal kepolisian. Organisasi itu berharap pengusutan dilakukan secara profesional agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
_KG M2N_
