Lembaga Gerakan Anak Bangsa (GAB Peduli) melalui kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Siginjai resmi melaporkan Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan tersebut juga menyasar mantan Gubernur Jambi yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI, H. Hasan Basri Agus, serta Direktur Utama PT Putra Kurnia Properti, Mario Liberty Siregar.
Laporan yang diajukan pada 10 Juni 2025 dengan nomor surat 026/LBHS/VI/2025 tersebut menyoroti dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek kerja sama pembangunan dengan skema Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Provinsi Jambi dan PT Putra Kurnia Properti.
“Perjanjian BOT ini dijalankan tanpa dokumen perencanaan dan tanpa persetujuan resmi dari Pemerintah Provinsi Jambi. Penunjukan pihak swasta juga dilakukan secara langsung tanpa proses lelang terbuka,” tegas Firmansyah, S.H., M.H., kuasa hukum pelapor.
Tak hanya itu, proyek BOT yang dimulai sejak 2014 tersebut disebut tetap berjalan pada tahun 2022 meski masa kontraknya telah habis. Hingga saat ini, tidak ditemukan adanya adendum resmi yang memperpanjang masa kerja sama. Bahkan, selama 10 tahun, pihak swasta disebut belum pernah memenuhi kewajiban kontribusi yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah daerah.
LBH Siginjai juga menyoroti aspek lingkungan dalam laporan tersebut. Mereka menilai, selain berpotensi melanggar hukum tata kelola proyek, proyek BOT ini juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
“Ini delik murni, dan peristiwa hukumnya terjadi sebelum diberlakukannya UU Cipta Kerja. Kami minta Mabes Polri bergerak cepat menindaklanjuti laporan ini,” tegas Firmansyah.
GAB Peduli menyatakan bahwa laporan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir di sekitar kawasan proyek Jambi Business Center (JBC). Mereka menilai proyek tersebut sarat kepentingan pribadi dan telah mengabaikan prinsip transparansi serta akuntabilitas publik.
“Hak-hak masyarakat harus dilindungi. Jangan sampai proyek strategis dijadikan alat untuk memperkaya pihak tertentu,” pungkas Firmansyah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Jambi maupun pihak PT Putra Kurnia Properti. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada semua pihak yang disebut dalam laporan.
Kang Maman dan Andrew Sihite
Jurnalis Muda
0816.3278.9500












