Kota Jambi – Komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Jambi kembali menunjukkan taringnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi resmi menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan praktik untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, tahun anggaran 2022.
Pengadaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat dengan total nilai Rp122 miliar ini ternyata sarat penyimpangan. Parahnya, seluruh alat praktik yang telah dikirim ke sejumlah SMK di Jambi dinyatakan tidak layak pakai dan hingga kini belum pernah digunakan oleh para siswa.
“Dari hasil pemeriksaan, seluruh barang yang dikirimkan tidak memenuhi standar kelayakan dan sama sekali tidak dapat digunakan,” tegas Wadirreskrimsus AKBP Taufik Nurmandia saat konferensi pers pada Jumat (11/4/2025).
Modus operandi dalam kasus ini terungkap cukup rapi. Penyidik menemukan adanya kesepakatan terselubung antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia jasa, yang dijembatani oleh pihak ketiga alias broker. Dalam kesepakatan itu, disetujui adanya “fee proyek” sebesar 17 persen dari nilai total pengadaan.
“Ada peran pihak ketiga yang mempertemukan PPK dan penyedia jasa. Mereka menyepakati fee proyek, yang kemudian berdampak pada kualitas barang yang diadakan,” ujar AKBP Taufik.
Proses penyidikan telah memeriksa 90 orang saksi, termasuk ahli dan sejumlah pejabat, serta melakukan penyitaan lebih dari 500 dokumen dan uang tunai senilai Rp6 miliar.
Berdasarkan audit investigatif, kerugian negara akibat penyimpangan proyek ini ditaksir mencapai Rp21,8 miliar, atau hampir seperlima dari total anggaran DAK SMK.
Tersangka yang telah ditetapkan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi saat proyek ini berlangsung.
Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 5 Ayat 1, Pasal 15, dan Pasal 18, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
Kasus ini dipastikan belum berakhir. Polda Jambi menyatakan saat ini masih menyelidiki tiga laporan polisi lainnya yang terkait dengan pengadaan serupa. Beberapa nama dari penyedia jasa sudah mulai masuk radar penyidik, termasuk di antaranya PT TDI, PT TBI, dan PT RT.
Salah satu inisial yang mencuat dalam penyelidikan lanjutan adalah RWS, yang diduga memiliki peran kunci dalam skema korupsi tersebut.
Kang Maman dan Andrew Sihite
Jurnalis Muda
0816.3278.9500












