DJP Beri Penghapusan Sanksi Pajak hingga 100 Persen, Wajib Pajak di Jambi Diminta Tak Tunda hingga 2027

JAMBIEKSPOSE.ID | JAMBI — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan hingga penghapusan 100 persen sanksi administrasi perpajakan. Namun, fasilitas penghapusan penuh tersebut hanya berlaku hingga 31 Desember 2026.

Kesempatan ini menjadi salah satu pesan utama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, dalam kegiatan Taxpayers’ Gathering 2026 di Ballroom Lantai 3 Swiss-Belhotel Jambi, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan bertema “Sinergi Tanpa Sanksi di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah” tersebut dihadiri 155 wajib pajak, pimpinan asosiasi usaha, serta para kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Provinsi Jambi.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi mengingatkan bahwa penghapusan sanksi administrasi melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) merupakan peluang yang perlu dimanfaatkan wajib pajak sebelum batas waktu penghapusan penuh berakhir.

“Semakin cepat diselesaikan, semakin besar keringanannya. Penghapusan penuh hanya sampai 31 Desember 2026, jadi jangan menunggu tahun depan,” tegas Tarmizi.

Program PSA tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Penghapusan Sanksi Berlaku Bertahap

Tarmizi menjelaskan, besaran penghapusan sanksi diberikan secara bertahap berdasarkan waktu pemenuhan kewajiban perpajakan.

Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus kurang bayar, penghapusan sanksi mencapai 100 persen apabila SPT disampaikan pada periode 8 Oktober hingga 31 Desember 2026.

Selanjutnya, penghapusan sanksi menjadi 50 persen untuk penyampaian SPT pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027. Sementara itu, periode 1 April hingga 30 Juni 2027 mendapatkan penghapusan sebesar 25 persen.

Skema serupa juga berlaku bagi tunggakan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak. Besaran pengurangan ditentukan berdasarkan tanggal pelunasan pokok pajak.

Adapun ketentuan untuk sanksi hasil pemeriksaan dan jenis sanksi lainnya mengikuti ketentuan dalam lampiran KEP-239/PJ/2026.

Meski demikian, Tarmizi menegaskan bahwa PSA bukan program pemutihan pajak. Wajib pajak tetap berkewajiban melunasi pokok pajak yang terutang.

Fasilitas tersebut juga tidak diberikan secara otomatis. Wajib pajak harus mengajukan permohonan melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar, dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai.

Permohonan dapat diajukan paling lambat 1 Oktober 2028, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk tidak sedang menempuh upaya hukum.

Pajak Jambi Kembali untuk Masyarakat

Selain menyampaikan kebijakan PSA, Tarmizi juga menjelaskan kontribusi pajak terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat di Provinsi Jambi.

Ia mengakui masih terdapat anggapan di tengah masyarakat bahwa pajak menjadi beban, sementara manfaatnya tidak selalu dirasakan secara langsung.

Keluhan tersebut, menurut dia, menjadi masukan bagi DJP untuk terus memperbaiki komunikasi dan pelayanan kepada wajib pajak.

“Negara selalu hadir. Hanya saja, kehadirannya sering tidak langsung terlihat,” ujar Tarmizi.

Untuk menjelaskan hal tersebut, ia memaparkan data Kajian Fiskal Regional Provinsi Jambi 2025.

Sepanjang 2025, belanja negara di Provinsi Jambi tercatat mencapai Rp22,05 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak neto yang dihimpun dari wilayah tersebut mencapai Rp5,42 triliun.

Dengan demikian, setiap Rp1 pajak yang dibayarkan masyarakat dan pelaku usaha di Jambi turut menopang sekitar Rp4 belanja negara di daerah tersebut.

Dari total belanja negara itu, sekitar 69 persen atau Rp15,1 triliun disalurkan melalui Transfer ke Daerah kepada 12 pemerintah daerah.

Dana tersebut antara lain digunakan untuk mendukung pembayaran gaji guru dan tenaga kesehatan, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta Dana Desa yang mencapai Rp1,13 triliun.

Sementara itu, belanja kementerian dan lembaga turut mendukung pembangunan madrasah, perguruan tinggi, jalan nasional, irigasi, hingga pelayanan keamanan.

Tarmizi juga menjelaskan bahwa total pendapatan negara dari Provinsi Jambi mencapai Rp6,81 triliun. Dengan kebutuhan belanja sebesar Rp22,05 triliun, terdapat selisih Rp15,24 triliun yang ditopang penerimaan negara dari daerah lain dan pembiayaan APBN.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pajak menjadi bagian dari mekanisme gotong royong nasional dalam pemerataan pembangunan.

APBN Hadapi Tekanan Geopolitik

Dalam paparannya, Tarmizi turut menjelaskan kondisi APBN 2026 yang menghadapi berbagai tekanan ekonomi global.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun. Sementara belanja negara ditetapkan mencapai Rp3.842,7 triliun.

Salah satu tantangan yang disoroti adalah gejolak geopolitik yang berdampak terhadap pasokan dan harga minyak dunia, termasuk dinamika di kawasan Selat Hormuz.

Tarmizi menyebut setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dollar AS per barel diperkirakan dapat menambah defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas harga energi melalui subsidi dan kompensasi energi yang dialokasikan sebesar Rp381 triliun.

“Saat harga minyak dunia bergejolak, harga di SPBU dan tagihan listrik rumah tangga tetap dijaga lewat subsidi dan kompensasi energi Rp381 triliun. Selisih harganya ditanggung APBN, dan sumber terbesarnya adalah pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan,” kata Tarmizi.

Wajib Pajak Sampaikan Keluhan dan Masukan

Kegiatan yang diselenggarakan KPP Pratama Jambi Pelayangan mulai pukul 09.00 hingga 13.00 WIB tersebut juga diisi dengan dialog interaktif antara DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak.

Dialog dipandu Kepala KPP Pratama Jambi Telanaipura, Prima Kusuma Sumantri, dengan menghadirkan Tarmizi, perwakilan konsultan pajak Nurlena, serta perwakilan wajib pajak Roni Attan.

Dalam sesi tersebut, sejumlah pelaku usaha menyampaikan tantangan yang mereka hadapi, mulai dari meningkatnya biaya operasional, inflasi, hingga perubahan daya beli masyarakat.

Mereka juga berharap pengawasan perpajakan dapat dilakukan secara adil dan proporsional.

Sementara itu, Nurlena menekankan pentingnya pembukuan dan penyusunan laporan keuangan secara tertib, terutama bagi pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Tarmizi menjelaskan bahwa pengawasan pajak dilakukan berdasarkan data dan analisis risiko. Penggunaan sistem Coretax diharapkan mampu memperkuat integrasi data sehingga pelayanan dan pengawasan perpajakan semakin optimal.

Ia juga meminta wajib pajak tidak ragu menyampaikan keluhan maupun melaporkan dugaan pelanggaran integritas pegawai melalui saluran Whistleblowing System (WBS).

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang peserta dari Kuala Tungkal turut menanyakan ketentuan permohonan PSA yang baru diajukan pada Januari 2027, sementara pokok pajaknya telah dilunasi pada 31 Desember 2026.

Narasumber menjelaskan bahwa besaran pengurangan sanksi mengacu pada tanggal pemenuhan kewajiban, bukan tanggal pengajuan permohonan, sepanjang permohonan disampaikan sesuai batas waktu dan memenuhi persyaratan.

DJP Buka Layanan Pendampingan PSA

Menutup kegiatan, Tarmizi kembali mengimbau wajib pajak agar segera memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebelum 31 Desember 2026.

Wajib pajak diminta terlebih dahulu memeriksa kewajiban perpajakan, termasuk SPT, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan tunggakan melalui Coretax atau dengan menghubungi Account Representative (AR).

Selanjutnya, wajib pajak perlu menyampaikan atau membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, kemudian mengajukan permohonan PSA melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai.

Untuk membantu wajib pajak memahami prosedur tersebut, panitia juga menyediakan layanan Helpdesk atau Klinik PSA di area registrasi selama kegiatan berlangsung.

Informasi lebih lanjut mengenai program pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diakses melalui laman pajak.go.id/psa atau Kring Pajak 1500200.

Tarmizi menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak di Jambi atas kontribusi mereka dalam mendukung penerimaan negara dan pembangunan.

“Atas kontribusi Bapak dan Ibu, pajak selalu hadir membersamai masyarakat Jambi: menjaga daya beli, menguatkan usaha, dan menopang negeri. Mari bersinergi, tanpa sanksi,” pungkasnya.

_Redaksi Jambitimes.id_

Exit mobile version