Al Haris Jelaskan Realisasi Anggaran dan Tantangan Ekonomi di Jambi Tahun 2024

Jambi (Diskominfo Provinsi Jambi) – Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH menyampaikan tanggapan resmi Pemerintah Provinsi Jambi terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jambi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024. Tanggapan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Jambi, Senin (14/4/2025).

Dalam penyampaiannya, Gubernur Al Haris menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun Jambi yang transparan dan akuntabel, sembari mengapresiasi masukan dari DPRD. “Izinkan saya memberikan penjelasan dan tanggapan terhadap pandangan umum tersebut,” ujar Al Haris di hadapan pimpinan dan anggota dewan.

Salah satu sorotan penting adalah realisasi anggaran di Dinas Pendidikan yang belum mencapai 100 persen. Gubernur menjelaskan bahwa ketidakterserapan anggaran sebagian besar disebabkan oleh penyesuaian waktu pengangkatan tenaga PPPK. “Namun capaian fisik dan keuangan tetap pada kategori sangat tinggi, masing-masing 97,85 persen dan 98,29 persen,” jelasnya.

Selain itu, Al Haris menyinggung soal tindak lanjut temuan BPK RI. Berdasarkan data terbaru, Pemprov Jambi telah mencapai angka 77,96 persen tindak lanjut hingga semester II tahun 2024, melampaui standar nasional sebesar 75 persen.

Terkait persoalan pengelolaan parkir Bandara Sultan Thaha, Pemprov Jambi bersama PT. Angkasa Pura II tengah menyusun addendum kerja sama untuk memastikan adanya kejelasan pembagian hasil keuntungan. “Tim evaluasi bersama telah dibentuk untuk menghitung kontribusi tetap dan pembagian hasil,” ungkap Gubernur.

Permasalahan utang RSUD Raden Mattaher juga dibahas. Gubernur menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran 2024 digunakan untuk membayar utang tahun sebelumnya, namun operasional rumah sakit tetap berjalan normal berkat langkah mitigasi yang dilakukan manajemen rumah sakit.

Menjawab pertanyaan fraksi terkait perlambatan ekonomi daerah, Gubernur menyebut sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat penurunan harga batubara dan kuota produksi. Namun secara umum, pertumbuhan ekonomi Jambi tetap menunjukkan tren positif.

Dalam hal penanggulangan kemiskinan, Gubernur mengungkapkan bahwa persentase penduduk miskin di Jambi pada Maret 2024 berada di angka 7,1 persen, terendah dalam sejarah Provinsi Jambi. “Ini tidak lepas dari peran besar program unggulan DUMISAKE dalam menggerakkan ekonomi rakyat,” jelasnya.

Terkait pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Pemprov Jambi telah mengangkat 3.093 guru, dan akan mengangkat 1.306 guru tambahan pada tahun 2025. Gubernur menekankan bahwa proses ini dilakukan dengan pertimbangan regulasi pusat dan kemampuan anggaran daerah.

Tak kalah penting, Gubernur juga menjelaskan hambatan dalam pencapaian target jalan mantap. Perubahan status delapan ruas jalan kabupaten menjadi jalan provinsi menyebabkan adanya tambahan sepanjang 151 km, sebagian besar dalam kondisi rusak berat, yang berdampak pada persentase capaian.

“Kami terus berupaya melakukan sinkronisasi antara program dan anggaran di setiap perangkat daerah, agar pembangunan berjalan efektif dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat,” pungkas Gubernur Al Haris.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I, para staf ahli, asisten Sekda, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

Kang Maman dan Andrew Sihite

Jurnalis Muda

0816.3278.9500

Exit mobile version