Aksi LIMBAH Memanas, Ketua KPU Kota Jambi Tantang Pelapor Jika Ada Pelanggaran

Korlap Aksi Kang Maman Tegaskan Penyelenggara Pemilu Bisa Dipidana, Ketua KPU: “Kalau Saya Salah, Silahkan Laporkan”

JAMBIEKSPOSE.ID | KOTA JAMBI — Aksi unjuk rasa yang digelar Perkumpulan LIMBAH Provinsi Jambi di kantor KPU Kota Jambi, Senin (25/5/2026), berlangsung panas namun tetap kondusif. Dalam aksi tersebut, massa secara terbuka membedah dugaan kekeliruan pemahaman mengenai hak imunitas penyelenggara pemilu dan menegaskan bahwa komisioner KPU tetap dapat diproses secara pidana apabila terbukti melanggar hukum.

Aksi dipimpin langsung oleh koordinator lapangan sekaligus orator utama, Kang Maman. Massa membawa materi hukum bertajuk “Dekonstruksi Hak Imunitas dan Ancaman Pidana KPU” yang menyoroti posisi hukum penyelenggara pemilu dalam perspektif pidana, etika jabatan, dan prinsip negara hukum.

Di hadapan jajaran KPU Kota Jambi, Kang Maman menegaskan bahwa tidak ada satu pun aturan perundang-undangan yang memberikan kekebalan hukum kepada komisioner KPU.

“Negara ini berdiri di atas supremasi hukum. Tidak ada pejabat yang kebal hukum, termasuk penyelenggara pemilu. Kalau ada pelanggaran, maka harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kang Maman dalam orasinya.

Menurut LIMBAH, Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 hanya memberikan hak imunitas kepada anggota DPR. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tidak ditemukan ketentuan yang memberikan kekebalan hukum kepada penyelenggara pemilu.

Massa aksi juga menyoroti tafsir frasa “mandiri” dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dinilai kerap disalahartikan. LIMBAH menegaskan bahwa independensi KPU hanya bermakna bebas dari intervensi politik praktis, bukan kebal terhadap proses hukum.

Selain itu, organisasi tersebut menyebut bahwa seluruh penyelenggara pemilu tetap tunduk pada prinsip equality before the law, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dalam materi aksi, LIMBAH turut memaparkan sejumlah ketentuan pidana dalam UU Pemilu yang dinilai dapat menjerat penyelenggara pemilu, mulai dari Pasal 546 terkait tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, Pasal 551 tentang perubahan atau hilangnya berita acara hasil pemilu, hingga Pasal 518 mengenai pengabaian rekomendasi Bawaslu.

Mereka juga menyinggung Pasal 554 UU Pemilu yang mengatur pemberatan hukuman bagi penyelenggara pemilu apabila terbukti melakukan tindak pidana pemilu.

Tak berhenti di situ, LIMBAH turut mengaitkan persoalan tersebut dengan ketentuan dalam KUHP Baru atau UU Nomor 1 Tahun 2023, khususnya terkait dugaan pemalsuan dokumen negara dan penyalahgunaan wewenang jabatan yang ancaman hukumannya dapat mencapai 20 tahun penjara.

Sebagai penguat argumentasi, massa aksi menampilkan sejumlah contoh kasus yang pernah menyeret penyelenggara pemilu ke ranah pidana, mulai dari kasus pemalsuan dokumen PPLN Kuala Lumpur pada Pemilu 2024, kasus Komisioner KPU Wonosobo, hingga perkara suap mantan Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan.

Ketua KPU Kota Jambi: Semua Sudah Sesuai Prosedur Dalam dialog terbuka bersama massa aksi, Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, menegaskan bahwa seluruh tahapan dan proses yang dilakukan pihaknya telah berjalan sesuai mekanisme serta regulasi yang berlaku.

Ia menyebut bahwa Saudara Hasto dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi dan keputusan pleno KPU Kota Jambi.

Deni Rahmat juga mengungkapkan bahwa dokumen terkait persoalan tersebut telah dikirimkan kepada DPRD Kota Jambi sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi.

“Kami sudah menyampaikan dan mengirimkan dokumen ke DPRD Kota Jambi sesuai prosedur. Semua proses dilakukan berdasarkan aturan dan hasil pleno,” ujarnya.

Pernyataan paling tegas muncul ketika Deni Rahmat secara terbuka menyatakan kesiapan dirinya menghadapi proses hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.

“Kalau memang ada yang menganggap kami salah, silakan laporkan. Kami siap mempertanggungjawabkan semuanya sesuai hukum dan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Pernyataan itu langsung menjadi sorotan massa aksi karena dinilai sebagai bentuk kesiapan KPU Kota Jambi menghadapi pengawasan publik dan konsekuensi hukum apabila ditemukan pelanggaran di kemudian hari.

DPRD Kota Jambi Mengaku Belum Terima Dokumen Usai menggelar aksi di kantor KPU Kota Jambi, massa LIMBAH melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kota Jambi dan bertemu langsung dengan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.

Dalam pertemuan tersebut, Kemas Faried menyampaikan bahwa DPRD Kota Jambi hingga saat itu belum menerima secara resmi dokumen sebagaimana yang disampaikan Ketua KPU Kota Jambi.

Ia berjanji akan melakukan pengecekan internal guna memastikan apakah dokumen tersebut memang sudah dikirim dan diterima DPRD atau belum.

“Kami akan cek terlebih dahulu apakah dokumen itu memang sudah masuk atau belum diterima DPRD. Jika memang sudah ada, tentu akan kami pelajari sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.

Bagi LIMBAH, rangkaian peristiwa tersebut menjadi penegasan bahwa penyelenggara pemilu tetap berada dalam koridor pengawasan hukum dan tidak memiliki kekebalan di hadapan undang-undang.

“Tidak ada ruang bagi narasi bahwa penyelenggara pemilu kebal hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tutup Kang Maman.

_Bang In_

Exit mobile version