JAMBIEKSPOSE.ID | JAMBI — Penetapan 12 orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan konflik agraria yang melibatkan Koperasi Produsen Fajar Pagi belum berujung pada tindakan penahanan. Kondisi itu memicu gelombang protes dari Perkumpulan Lembaga Inisiasi Membangun Bumi Agar Hijau (L.I.M.B.A.H) Provinsi Jambi bersama anggota koperasi yang mendatangi Markas Polda Jambi, Kamis (6/8/2026).
Bagi para peserta aksi, persoalan utamanya bukan lagi pada status hukum perkara, melainkan pada lambannya tindak lanjut setelah penyidik menetapkan belasan tersangka.
“Jika tersangka sudah ditetapkan, mengapa proses hukumnya belum bergerak ke tahap berikutnya?” Pertanyaan itu berulang kali mengemuka dalam orasi yang disampaikan di depan gerbang Mapolda Jambi.
Aksi berlangsung tertib, namun sarat kritik terhadap penanganan perkara yang telah berjalan lebih dari satu tahun sejak laporan pidana diajukan.
Secara bergantian, Habib Ahmad Syukri Baragbah, Alion Mei Sen, Andrew Sihite, Sonia Benzola, Ketua Koperasi Produsen Fajar Pagi, serta sejumlah anggota koperasi menyampaikan tuntutan agar kepolisian memberikan kepastian hukum.
Menurut mereka, penetapan tersangka seharusnya menjadi indikator bahwa penyidikan telah memiliki alat bukti yang cukup. Karena itu, mereka mempertanyakan belum adanya langkah hukum lanjutan terhadap para tersangka.
Perkara tersebut berawal dari dugaan penguasaan lahan dan aktivitas panen kelapa sawit tanpa hak di area yang diklaim sebagai milik Koperasi Produsen Fajar Pagi sejak Agustus 2023.
L.I.M.B.A.H menyatakan aktivitas tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Nilai kerugian tersebut merupakan klaim organisasi dan belum diverifikasi secara independen maupun diputus melalui proses pengadilan.
Selain dugaan penguasaan lahan, L.I.M.B.A.H juga menyoroti polemik kepengurusan koperasi sepanjang 2024 yang disebut berkaitan dengan administrasi organisasi dan pelaksanaan rapat anggota.
Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jambi pada 28 April 2025.
Hampir satu tahun berselang, tepatnya pada 22 Juni 2026, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi menetapkan 12 orang sebagai tersangka.
Namun hingga aksi berlangsung pada 6 Agustus 2026, menurut pihak pelapor, belum terdapat tindakan penahanan terhadap para tersangka. Kondisi itulah yang kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai perkembangan penyidikan dan alasan belum diambilnya langkah hukum lanjutan.
Dalam aksinya, L.I.M.B.A.H menyampaikan tiga tuntutan utama. Mereka meminta penyidik segera menjalankan proses hukum sesuai ketentuan terhadap para tersangka, mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut, serta menghentikan seluruh aktivitas yang menjadi objek sengketa hingga terdapat kepastian hukum.
Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan L.I.M.B.A.H dan Koperasi Produsen Fajar Pagi diterima dalam audiensi bersama jajaran Subdit II Ditreskrimum Polda Jambi.
Berdasarkan keterangan perwakilan L.I.M.B.A.H usai audiensi, penyidik menyampaikan komitmen untuk mempercepat penanganan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kepolisian juga disebut akan menindaklanjuti proses penyidikan terhadap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka apabila seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi.
Aksi berakhir tanpa insiden. Namun massa menegaskan pengawalan terhadap proses penyidikan belum selesai. Mereka menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus hingga memperoleh kepastian hukum melalui proses peradilan.
_Redaksi Jambiekspose.id_
