Perubahan UU TNI: Menjaga Keamanan atau Mengancam Keseimbangan?

Jambi, 22 Maret 2025 – Pemerintah dan DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Perubahan ini menuai berbagai tanggapan dari berbagai pihak, mulai dari kalangan militer, akademisi, hingga aktivis hak asasi manusia.

Salah satu poin utama dalam revisi ini adalah perluasan peran prajurit TNI di luar sektor pertahanan. Dalam rancangan undang-undang yang baru, TNI diberikan kewenangan lebih luas dalam menangani ancaman non-militer seperti kejahatan siber, terorisme, dan bencana alam.

Selain itu, revisi ini juga mengatur perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi. Jika sebelumnya usia pensiun adalah 58 tahun untuk perwira menengah dan 60 tahun untuk perwira tinggi, dalam revisi ini usia pensiun dapat diperpanjang hingga 63 tahun untuk jabatan tertentu.

Revisi ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Beberapa pihak menilai bahwa perluasan peran TNI dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga stabilitas nasional. Namun, ada pula yang mengkhawatirkan potensi tumpang tindih antara tugas TNI dan institusi sipil lainnya, seperti Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Perluasan kewenangan TNI bisa menjadi langkah maju, tetapi juga harus tetap dalam kerangka supremasi sipil agar tidak menimbulkan potensi pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Dr. Budi Santoso, pakar hukum tata negara.

Di sisi lain, kelompok sipil menyoroti bahwa perpanjangan usia pensiun bisa menghambat regenerasi di tubuh TNI. “Revisi ini berpotensi membuat jenjang karier perwira muda semakin sulit. Regenerasi adalah hal penting bagi organisasi militer,” kata Wahyu Prasetyo, peneliti di Lembaga Studi Pertahanan Nasional.

DPR RI berencana menggelar uji publik sebelum revisi ini disahkan. Presiden Joko Widodo juga menegaskan bahwa perubahan UU TNI harus tetap mengacu pada prinsip demokrasi dan profesionalisme militer.

Dengan berbagai dinamika yang terjadi, revisi UU TNI ini dipastikan akan menjadi salah satu topik panas dalam dunia politik dan pertahanan Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Akankah perubahan ini membawa dampak positif atau justru memicu polemik berkepanjangan? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

 

Sari Tamba

0813.7706.8124

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *