Penulis: Kang Maman – Andrew Sihite
Jurnalis Muda | No. HP: 0816.3278.9500
Jambi, 21 Maret 2025
Bagian I – Belanja Mobil Dinas Baru di Tengah Kesulitan: Di Mana Kepekaan Pemimpin Kita?
Pemerintahan Provinsi Jambi yang baru saja terbentuk tengah menjadi sorotan tajam. Bukan karena program inovatif atau terobosan besar, melainkan karena mencuatnya rencana pengadaan kendaraan dinas baru, yang menurut informasi internal akan menyasar hampir seluruh level pejabat eselon tinggi dan menengah. Isu ini mencuat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terguncang pasca pandemi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan infrastruktur dasar yang jauh dari kata ideal.
Perkumpulan L.I.M.B.A.H (Lembaga Inisiasi Membangun Bumi Agar Hijau) melalui ketuanya, Andrew Sihite, dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap kebijakan ini. Dalam siaran pers resminya, Sihite menyebut bahwa pengadaan kendaraan dinas baru adalah bentuk kemewahan yang tidak memiliki dasar moral dan empati publik.
Bagian II – Kajian Kritis: Apa Urgensi dan Siapa yang Diuntungkan?
Dalam dokumen anggaran yang sempat beredar, disebutkan bahwa kendaraan dinas baru akan dibeli dengan nilai miliaran rupiah per unit, untuk menunjang “kenyamanan dan mobilitas” pejabat. Namun pertanyaan mendasar adalah: apa urgensinya?
- Apakah kendaraan lama benar-benar rusak dan tidak layak?
- Mengapa harus kendaraan mewah dengan merek dan tipe kelas atas?
- Mengapa tidak dialihkan untuk pemulihan ekonomi, pendidikan, atau layanan kesehatan masyarakat?
Sihite menyatakan dengan tegas:
“Pejabat yang memimpin negeri ini bukan raja yang layak dimanjakan dengan kemewahan. Mereka pelayan rakyat. Ketika rakyatnya naik motor tua, jalan kaki ke sawah, atau menyeberangi sungai untuk ke sekolah, maka pemimpinnya tidak pantas duduk nyaman di atas Fortuner, Pajero, atau Alphard. Ini adalah luka sosial.”
Bagian III – Mobil Dinas vs Keadilan Sosial
Belanja mobil dinas baru adalah bentuk pemborosan struktural yang mencerminkan jurang antara penguasa dan yang dikuasai. Ketika masyarakat Jambi masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, langkah pemerintah membeli kendaraan dinas mewah justru memperlihatkan wajah elitis birokrasi yang semakin menjauh dari realitas rakyat.
“Kami menolak penggunaan APBD untuk belanja simbol kekuasaan. Anggaran harus dialihkan ke sektor produktif dan langsung menyentuh masyarakat,” ujar Sihite.
Bagian IV – Alternatif yang Rasional dan Merakyat
L.I.M.B.A.H menawarkan pendekatan yang lebih bijak dan progresif:
- Gunakan kendaraan yang sudah ada. Lakukan audit aset kendaraan dinas. Jika masih layak, gunakan kembali.
- Pilih kendaraan ekonomis buatan dalam negeri. Jika pembaruan tak terhindarkan, gunakan mobil rakyat (LCGC) seperti Calya, Sigra, atau bahkan motor dinas.
- Sesekali gunakan transportasi umum. Tunjukkan bahwa pejabat punya empati dan keberanian untuk berbagi realitas rakyat.
- Alokasikan dana untuk program padat karya, beasiswa, dan pembangunan desa.
“Pejabat yang hebat bukan yang duduk di jok kulit mobil mewah, tapi yang sanggup berdiri di tengah pasar tradisional, menyapa rakyatnya, dan mendengar langsung jeritan mereka,” tambah Sihite.
Bagian V – Seruan Moral untuk Gubernur Jambi
Dalam pernyataan resminya, Andrew Sihite menyerukan secara langsung kepada Gubernur Jambi agar menolak rencana pengadaan kendaraan dinas tersebut:
“Kami meminta Gubernur Jambi menunjukkan sikap negarawan. Jangan penuhi awal masa jabatan dengan simbol kekuasaan, tapi dengan keteladanan. Hentikan rencana pengadaan mobil dinas baru. Tunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin yang mendengar dan berdiri bersama rakyat.”
Sihite menambahkan bahwa belanja mobil dinas tidak akan menciptakan kemajuan, namun justru memperburuk citra pemerintah daerah di mata publik.
Bagian VI – Penutup: Uji Kepemimpinan, Uji Hati Nurani
Isu kendaraan dinas ini bukan hanya soal mobil, bukan pula sekadar angka dalam anggaran. Ini adalah ujian bagi moralitas pejabat publik. Rakyat sedang menatap tajam: apakah pemimpinnya akan berjalan bersama mereka, atau melaju sendiri dalam kemewahan berpelat merah?
Perkumpulan L.I.M.B.A.H mengajak seluruh elemen masyarakat Jambi untuk bersuara, mengawal, dan jika perlu—menolak secara kolektif segala bentuk kebijakan yang mencederai rasa keadilan dan empati sosial. Kota dan provinsi yang sehat adalah kota yang memanusiakan rakyatnya, bukan memewahkan para penguasanya.












