Jambi, 21 Maret 2025
Sudah lebih dari satu bulan sejak Komisi II DPRD Kota Jambi melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan audiensi terkait dugaan penggunaan fasilitas umum (fasum) milik Pemerintah Kota Jambi oleh pihak manajemen Jambi Town Square (Jamtos) secara ilegal. Namun hingga hari ini, publik masih belum mendapatkan penjelasan yang transparan mengenai hasil dari sidak tersebut. Tidak ada laporan resmi, tidak ada pengumuman hasil investigasi, dan tidak ada tindakan lanjutan. Seolah-olah, semua temuan itu lenyap ditelan bumi.
Padahal, temuan awal yang disampaikan DPRD sangat serius. Area parkir Jamtos yang digunakan untuk kepentingan komersial diduga berdiri di atas lahan fasum milik Pemerintah Kota Jambi—yakni sebagian dari 13 ruas jalan yang merupakan aset negara. Ironisnya, penggunaan lahan ini dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa perjanjian sewa, tanpa kontribusi legal, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban kepada masyarakat. Lebih lanjut, laporan pajak parkir dari pihak Jamtos dinilai tidak masuk akal: hanya Rp68 juta per bulan, jauh di bawah potensi riil yang diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Dalam menanggapi lambannya penyelesaian kasus ini, Perkumpulan L.I.M.B.A.H melalui ketuanya, Sihite, menyampaikan kecaman keras. “Kita sedang menghadapi bentuk ketidakadilan struktural yang paling nyata: fasilitas publik digunakan untuk kepentingan privat tanpa izin, dan lembaga-lembaga pengawas seolah memilih bungkam,” tegas Sihite.
Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga bentuk penghianatan terhadap mandat konstitusional yang menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan komersial. Ia menekankan, “Fasum adalah hak masyarakat. Ketika fasum disulap menjadi parkiran mall tanpa izin, itu adalah perampasan ruang publik. Ini bukan sekadar kesalahan administratif – ini adalah kejahatan terhadap ruang hidup kota.”
Sihite juga menyoroti fakta bahwa ini bukan kasus tunggal. Perkumpulan L.I.M.B.A.H saat ini sedang menginvestigasi kasus serupa di wilayah Kecamatan Kota Baru, di mana fasum diduga berubah fungsi menjadi ruko 7 pintu. “Ini pola. Kita melihat kecenderungan sistematis di mana ruang publik dikomodifikasi tanpa pertanggungjawaban. Jika ini tidak dihentikan sekarang, Kota Jambi akan kehilangan wajah manusianya.”
Lebih lanjut, Sihite mendesak agar DPRD tidak hanya diam dan menonton. “Kami menuntut Komisi II DPRD Kota Jambi segera mempublikasikan hasil sidak dan audiensi mereka. Jika ditemukan pelanggaran, maka manajemen Jamtos harus dikenai sanksi hukum yang tegas. Penggunaan aset negara secara ilegal dengan potensi kerugian daerah harus dijawab dengan proses hukum – baik administrasi maupun pidana.”
Sanksi yang Seharusnya Diberlakukan:
- Sanksi Administratif: Penarikan kembali hak guna atas lahan fasum, pembongkaran struktur yang berdiri ilegal di atasnya, dan denda atas penggunaan tanpa izin.
- Sanksi Perdata: Tuntutan ganti rugi terhadap potensi kerugian pendapatan daerah yang diakibatkan oleh penggunaan ilegal aset tersebut.
- Sanksi Pidana: Jika terbukti terdapat unsur kesengajaan dan keuntungan sepihak yang merugikan negara, maka dapat dikenakan sanksi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di akhir pernyataannya, Sihite menyerukan agar masyarakat Jambi bangkit dan lebih kritis dalam menyikapi masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik. “Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan ruang publik dirampas secara diam-diam. Suara rakyat harus hadir untuk menuntut keadilan dan menolak praktik-praktik yang melemahkan kepercayaan terhadap hukum.”
Penulis: Kang Maman – Andrew Sihite
Jurnalis Muda | Kontak: 0816.3278.9500
Perkumpulan L.I.M.B.A.H – Jambi.












